Tinjauan Yuridis Peran Kementerian Pertahanan Dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional

Abstract

Sektor pengelolaan ruang udara merupakan ranah krusial yang secara inheren berkaitan erat dengan kedaulatan, keamanan, dan pertahanan nasional suatu negara. Artikel ini menganalisis secara yuridis kedudukan dan peran Kementerian Pertahanan dalam kerangka pengelolaan ruang udara di Indonesia, khususnya dalam konteks perancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji secara mendalam berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga yang memerlukan harmonisasi melalui RUU tersebut, dengan penekanan pada urgensi penetapan peran sentral Kementerian Pertahanan sebagai aktor utama dalam menjaga kepentingan pertahanan negara di ruang udara. Formulasi pasal-pasal dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara harus secara tegas mengakomodasi dan memperkuat kewenangan Kementerian Pertahanan agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara, serta memastikan sinergi yang efektif antara aspek sipil dan militer dalam pemanfaatan ruang udara.