Analisis Yuridis Rencana Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji dari perspektif hukum administrasi negara. Latar belakangnya adalah adanya wacana transisi kewenangan penuh kepada Badan Penyelenggara Haji yang masih menunggu payung hukum. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana landasan yuridis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan bagaimana implikasi hukum dari rencana transisi kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji memiliki landasan yuridis yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menempatkan kementerian ini sebagai pelaksana utama. Namun, rencana transisi menimbulkan implikasi hukum berupa delegasi wewenang yang memerlukan regulasi baru yang jelas untuk memastikan keberlanjutan layanan publik tanpa hambatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan legislatif untuk segera merampungkan payung hukum transisi agar kepastian hukum terwujud.