Krisis Iklim dan Hak Asasi Manusia Analisis Pelanggaran Hak Hidup dan Hak atas Lingkungan Sehat akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatera (2023–2024)

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2023–2024 kembali menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat krisis iklim dan kebakaran hutan, serta menelaah tanggung jawab negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut berdasarkan hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari laporan lembaga lingkungan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan secara masif dan lemahnya penegakan hukum telah menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan penyakit pernapasan, kehilangan mata pencaharian, serta korban jiwa. Kondisi tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup dan lingkungan sehat sebagaimana diatur dalam Konstitusi serta instrumen internasional seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan lingkungan dan hak asasi manusia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.