Tinjauan Hukum Praperadilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kementerian Pertahanan

Abstract

Penetapan status tersangka merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses peradilan pidana, yang memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak fundamental seseorang. Dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Pertahanan, muncul suatu kompleksitas hukum yang unik, yaitu korupsi koneksitas. Artikel ini secara normatif menganalisis urgensi dan relevansi permohonan praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap penetapan tersangka dalam kasus korupsi koneksitas tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari permohonan praperadilan terhadap prosedur dan substansi penanganan perkara yang melibatkan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum secara bersamaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kajian doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan berfungsi vital sebagai sarana koreksi atas prosedur penetapan tersangka yang tidak sah atau cacat hukum, khususnya dalam konteks koneksitas yang rentan terhadap tumpang tindih kewenangan. Implikasi hukumnya menegaskan pentingnya sinkronisasi prosedur antara kedua yurisdiksi guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi setiap individu, serta kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.