Urgensi Pembentukan Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Fenomena perkawinan dini di desa ini menunjukkan bahwa keberlakuan batas usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif akibat kuatnya faktor budaya, minimnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya tata kelola administratif desa yang mampu mengendalikan praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan konteks sosial empiris desa, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan regulasi lokal menyebabkan lemahnya kontrol administratif desa, terutama dalam verifikasi usia calon mempelai dan tidak adanya mekanisme pencegahan yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tapak Gedung belum memiliki perangkat kelembagaan seperti Satuan Tugas pencegahan perkawinan anak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat cenderung mencari jalur dispensasi melalui Pengadilan Agama. Kondisi ini menciptakan celah kebijakan yang memungkinkan terjadinya perkawinan dini tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi sangat mendesak sebagai dasar hukum operasional bagi pemerintah desa untuk melaksanakan edukasi keluarga, konseling pranikah, pendataan risiko, serta mekanisme penegakan administratif yang lebih ketat. Penyusunan Perdes diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak anak dan mewujudkan tata kelola desa yang responsif terhadap isu perkawinan di bawah umur.