REKONSTRUKSI PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERJUDIAN DARING BERBASIS FOLLOW THE MONEY MELALUI PENGUATAN SINERGI APARAT PENAGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Tingginya eskalasi kejahatan transnasional dan kejahatan siber, seperti tindak pidana judi online, menuntut adanya rekonstruksi mendasar dalam model penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui penguatan sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH). Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kerangka normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait peran PPATK dalam mendukung penegakan hukum melalui metode follow the money. Selain itu, dikaji pula konstruksi yuridis sinergi antar-APH untuk menjamin akuntabilitas prosedural. Analisis yuridis difokuskan pada kewenangan PPATK dalam penghentian sementara rekening dan kewajiban APH untuk menindaklanjuti hasil analisis keuangan. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Radbruch, penguatan sinergi APH adalah prasyarat untuk mencapai tiga tujuan hukum: Keadilan (melalui asset recovery yang utuh), Kepastian (melalui prosedur yang terintegrasi), dan Kemanfaatan (melalui efisiensi sumber daya negara). Rekomendasi meliputi penetapan Single Source of Truth data keuangan dan peningkatan kapasitas SDM untuk memproses intelijen keuangan menjadi alat bukti yang sah.