ANTARA TRADISI DAN REGULASI: EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI TANAH ADAT BENGKULU

Abstract

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari kehutanan hingga wilayah pesisir dan perairan laut yang luas, dengan potensi besar di bidang perikanan dan kelautan. Masyarakat adat di Bengkulu memiliki tata cara dan aturan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, meskipun sebagian dari hukum lokal ini mulai mengalami kemunduran terutama di kalangan generasi muda. Regulasi formal dari pemerintah pusat dan daerah memegang peranan penting dalam perlindungan lingkungan, namun integrasi antara hukum adat dan regulasi formal masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk tumpang tindih kewenangan dan kurangnya pengakuan terhadap masyarakat adat. Konflik yang meningkat antara masyarakat adat dan aktivitas korporasi khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan menjadi latar belakang penting kajian ini. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan telaah dokumen relevan seperti jurnal ilmiah, peraturan daerah, dan laporan kasus untuk mengkaji peranan hukum adat dalam perlindungan lingkungan di Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan dan peluang integrasi hukum adat dengan regulasi formal. Lembaga adat berperan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di hutan adat melalui pembatasan, pengawasan, penyelesaian konflik, pemberian izin, dan pemberdayaan masyarakat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2015, lembaga adat diperkokoh posisinya, namun implementasi efektif menuntut kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan dan keseimbangan ekosistem di Bengkulu. Permasalahan muncul karena penurunan efektivitas hukum adat akibat perubahan sosial dan pengaruh hukum negara serta meningkatnya tekanan ekonomi yang seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Integrasi hukum adat dan regulasi formal perlu diperkuat untuk melindungi hak masyarakat adat dan sumber daya alam secara berkelanjutan, guna mencapai pembangunan yang adil dan lestari di wilayah Bengkulu.