Analisis Perlindungan Korban dan Aset Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Ekonomi Lintas Batas Analisis Perlindungan Korban dan Aset

Abstract

Penelitian ini menganalsis secara yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir lintas batas negara, di mana eksploitasi manusia menjadi komoditas utama. Isu sentral yang diteliti adalah konstruksi hukum pidana dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang Undang TPPO) dan kesenjangan antara sanksi pidana yang bertujuan menghukum (retributif) dengan kebutuhan mendesak untuk memulihkan hak-hak korban dan merampas aset ilegal pelaku. Dengan menggunakan metode Penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti bahwa TPPO berakar pada motif keuntungan finansial dan seringkali terhubung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang Undang TPPO menjamin perlindungan korban secara komprehensif, sulitnya merampas aset hasil TPPO di luar negeri dan kelemahan dalam ganti rugi (restitusi) korban menghambat tercapainya keadilan restoratif. Optimalisasi penegakan hukum wajib difokuskan pada penerapan Follow the Money (FTM) untuk pemulihan aset dan penguatan jaminan restitusi yang dibiayai oleh negara jika aset pelaku tidak mencukupi.