TINJAUAN YURIDIS PEMBARUAN UNDANG UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DAN PENINGKATAN SANKSI PIDANA KORPORASI

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, pengaturan hukum mengenai pelestarian alam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah lama dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-undang tersebut sering kali menyebabkan pemidanaan yang tidak adil bagi masyarakat adat, sementara perusahaan (korporasi) yang melakukan perusakan lingkungan berskala besar hanya menerima sanksi yang ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, pembaruan undang-undang telah memberikan pengakuan hukum secara tertulis bagi masyarakat hukum adat. Melalui penyediaan zona pemanfaatan tradisional, masyarakat adat diberikan akses sah untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal tanpa rasa takut akan tuntutan pidana. Kedua, pembaruan hukum ini memberikan pengaturan yang sangat tegas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Sanksi pidana penjara dan denda telah dinaikkan secara signifikan hingga mencapai angka ratusan miliar rupiah untuk memberikan efek jera. Selain itu, undang-undang yang baru mengatur sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi korporasi yang terbukti bersalah.