ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF SERTA KENDALA EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berdasarkan perspektif keadilan restoratif serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam implementasinya di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian norma diversi dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kendala penerapannya dalam praktik sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan diversi dalam UU SPPA secara normatif telah selaras dengan prinsip keadilan restoratif karena mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Diversi memberikan kepastian hukum dalam pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Selain itu, asas-asas dalam Pasal 2 UU SPPA telah memperkuat dasar perlindungan hukum bagi anak, baik dalam proses pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun demikian, implementasi diversi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, terbatasnya ruang restoratif akibat syarat ancaman pidana tertentu, serta masih dominannya paradigma penghukuman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan diversi dalam UU SPPA telah mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan anak, tetapi efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan dari aspek sumber daya manusia, perubahan paradigma penegakan hukum, serta optimalisasi kebijakan pembinaan anak di Indonesia.