IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN SEMI PERMANEN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI PANJANG PROVINSI BENGKULU

Abstract

Kawasan sempadan pantai merupakan ruang lindung yang memiliki fungsi ekologis penting sekaligus bernilai strategis secara ekonomi, khususnya pada daerah yang berkembang sebagai destinasi wisata seperti Pantai Panjang Kota Bengkulu. Meningkatnya aktivitas pariwisata mendorong tumbuhnya bangunan semi permanen di sepanjang sempadan pantai yang pada praktiknya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. bangunan semi permanen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi warung kuliner berbahan kayu dan beratap seng, kios pedagang kaki lima (PKL), serta pondok santai yang berlokasi di sepanjang bibir pantai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai garis sempadan pantai dan larangan pendirian bangunan telah diatur secara tegas, implementasinya belum berjalan optimal. Penegakan sanksi administratif seperti teguran dan pembongkaran telah dilakukan, namun sering menghadapi kendala berupa dualisme kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana pengawasan, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan bangunan semi permanen di sempadan pantai tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan tata kelola pemerintahan, sehingga diperlukan pendekatan yang konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada solusi berkelanjutan.